Pemerintah Kabupaten Pesawaran menindaklanjuti keluhan masyarakat dan pemberitaan media terkait terjadinya genangan air dan banjir di sekitar lokasi pembangunan Rumah Sakit (RS) Urip Gedong Tataan, Desa Kutoarjo, Kec. Gedong Tataan dengan melakukan peninjauan langsung ke lapangan pada Senin, (19/1/2026).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi faktual di lapangan serta merumuskan rekomendasi serta upaya penanganan yang komprehensif. Peninjauan dilakukan oleh tim terpadu yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pesawaran.
Koordinator tim peninjau dari perwakilan Dinas DPMPTSP Hapni menyampaikan, berdasarkan hasil pengawasan dan verifikasi lapangan, diketahui bahwa secara tata ruang, lokasi pembangunan RS Urip Gedong Tataan telah sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan permukiman perkotaan.
Hal ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesawaran, serta Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Nomor: 600/87/IV.03/FPR/REKOM/2024 tertanggal 20 November 2024.
Dari sisi perizinan dan lingkungan hidup, pelaku usaha pembangunan RS Urip juga telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Pelaku usaha tercatat telah mengantongi Persetujuan Lingkungan Nomor: 600/01/IV.09/X/2024 tertanggal 31 Desember 2024, serta Persetujuan Teknis (Pertek) Air Limbah Nomor: 660/01-Des/IV.09/2024 tertanggal 30 Desember 2024, terkait pemenuhan baku mutu air limbah yang dibuang atau dimanfaatkan ke badan air permukaan.
Selain itu, saluran drainase milik desa yang berada di seberang jalan depan rumah sakit diketahui memiliki ukuran yang relatif kecil, terdapat timbunan sampah, serta kurangnya pemeliharaan, sehingga menghambat kelancaran aliran air.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Pemkab Pesawaran merekomendasikan sejumlah langkah strategis. Pelaku usaha diimbau untuk membangun embung atau kolam retensi yang berfungsi menampung limpasan air dari area belakang rumah sakit. Selain itu, pelaku usaha juga didorong untuk melakukan kolaborasi pengendalian banjir dan normalisasi drainase bersama pemerintah desa, masyarakat sekitar, serta pihak-pihak terkait lainnya.
Pemerintah daerah juga akan melakukan koordinasi dengan balai atau kementerian yang menangani jalan nasional guna mengkaji kemungkinan pelebaran atau peningkatan kapasitas gorong-gorong yang melintas di bawah jalan nasional tersebut. Pengawasan terhadap debit air dan kondisi saluran drainase akan dilakukan secara intensif sebagai langkah mitigasi ke depan. adv
