JAKARTA — Pemerintah Kota Metro meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dan backlog perumahan yang masih membayangi daerah.
Permintaan dukungan disampaikan Walikota pada pertemuan pemerintah kabupaten/kota se-Lampung dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Gedung Wisma Mandiri 2, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso dan sejumlah kepala daerah lainnya.
Bambang mengatakan, dukungan pemerintah pusat dibutuhkan untuk mengatasi persoalan perumahan yang selama ini belum terselesaikan di daerah.
“Kami berharap ada dukungan program dan fasilitasi dari pemerintah pusat, terutama untuk penanganan RTLH, pengurangan backlog, dan peningkatan kualitas kawasan permukiman,” ujarnya.
Menurut dia, keterbatasan kapasitas fiskal daerah membuat percepatan pembangunan perumahan sulit dilakukan tanpa keterlibatan pemerintah pusat.
Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut ketersediaan rumah, tetapi juga kualitas lingkungan permukiman yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.
Bambang menilai, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu kunci untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Rumah layak huni menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata dia.
Data terperinci mengenai jumlah backlog perumahan maupun rumah tidak layak huni di Kota Metro, yang akan menjadi prioritas penanganan dalam program tersebut, segera disampaikan setelah pertemuan.
