Metro – Pemerintah Kota Metro menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Wisma Haji Al-Khairiyah, Metro Pusat, Kamis (12/3/2026). Mengusung tema “Penguatan Modal Manusia dan Modal Sosial sebagai Pondasi Pembangunan Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan”, forum ini menjadi panggung strategis penyelarasan aspirasi masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah.
Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Lampung yang diwakili Inspektorat Provinsi Bayana, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, Wakil Wali Kota, jajaran Forkopimda, serta para pemangku kepentingan lainnya. Suasana forum berlangsung dinamis dengan berbagai masukan konstruktif dari peserta.
Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini, dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan krusial dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Ia menyebut tahun 2027 akan menjadi tahun penentu dalam memperkuat fondasi pembangunan Kota Metro.
“RKPD Tahun 2027 harus menjadi dokumen yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, realistis terhadap kemampuan fiskal daerah, serta selaras dengan RPJMD dan kebijakan nasional maupun provinsi,” ujar Ria di hadapan peserta forum.
Ia menjelaskan, DPRD telah menginventarisasi berbagai aspirasi masyarakat melalui reses, rapat dengar pendapat, dan penyerapan langsung di dapil masing-masing. Aspirasi tersebut dituangkan dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah.
Ria menyoroti keluhan masyarakat terkait kerusakan infrastruktur, seperti jalan berlubang dan rusak parah yang menghambat mobilitas, merusak kendaraan, serta meningkatkan risiko kecelakaan. Ia menekankan pentingnya perwujudan infrastruktur jalan mantap dan pembangunan drainase terintegrasi di seluruh wilayah. “Meskipun ada kebijakan pemangkasan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat, kami sangat berharap penataan infrastruktur tetap menjadi skala prioritas pembangunan di Kota Metro,” tegasnya.
Di bidang kesehatan, Ria mengingatkan tantangan pengendalian penyakit menular (DBD, TBC) maupun tidak menular (diabetes, hipertensi, jantung). Ia juga menyoroti pentingnya akses layanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang kerap terkendala administrasi. Pada sektor pertanian, ia menyoroti alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman yang harus mendapat perhatian serius. “Harus ada komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Metro,” imbuhnya.
Sementara di bidang lingkungan hidup, Ria menegaskan persoalan sampah menjadi isu krusial yang membutuhkan pengelolaan sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Jika tidak, dampaknya akan meluas, mulai dari pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, hingga beban anggaran daerah untuk penanganan darurat. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi penganggaran dan pengawasan, DPRD Kota Metro menegaskan arah politik anggaran tahun 2027 akan difokuskan pada Program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kegiatan dengan indikator kinerja jelas dan terukur. Efisiensi belanja serta penguatan belanja publik dibanding belanja administratif. Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Metro “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Ria.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan, Musrenbang RKPD 2027 ini diharapkan mampu melahirkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan bagi Kota Metro.(*)[Advertorial]
